Perpustakaan
Kerangka aturan yang mengikat sebuah laporan penilaian di Indonesia, disusun menurut sumber kewenangannya: standar profesi, ketentuan pasar modal, aturan Penilai Publik, dan dasar hukum perpajakan. Setiap butir menautkan ke sumber resmi.
Tidak ada butir yang cocok. Coba kata kunci lain, misalnya “fairness opinion”, “agunan”, atau “NJOP”.
KEPI & SPI
Edisi VII – 2018
Rujukan utama seluruh penugasan penilaian di Indonesia. Edisi VII disusun dengan mengacu pada International Valuation Standards 2017. Memuat kerangka konseptual penilaian, kaidah etik dan independensi penilai, ketentuan lingkup penugasan, implementasi, serta pelaporan.
MAPPI — organisasi profesi penilaiSPI 300
310 · 320 · 330
Seri standar yang mengatur penilaian jenis aset tertentu. Seri ini telah terbit dalam edisi revisi, sehingga edisi yang berlaku perlu diperiksa pada setiap penugasan baru.
Katalog standar MAPPISPI 306
Mengatur penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah, termasuk komponen fisik dan non-fisik serta konsep penggantian yang layak. Dilengkapi petunjuk teknis pelaksanaannya.
Sumber standarSPI 360
Analisis wajib pada penilaian real properti: penggunaan yang secara fisik dimungkinkan, diizinkan secara hukum, layak secara keuangan, dan menghasilkan produktivitas maksimum.
Katalog standar MAPPISPI 362
Ketentuan penilaian atas kondisi fisik properti dan pengaruhnya terhadap nilai, termasuk cakupan pemeriksaan yang wajar bagi penilai.
Katalog standar MAPPIIVS
Standar internasional yang menjadi acuan penyusunan SPI. Berguna sebagai pembanding ketika klien atau auditor asing meminta rekonsiliasi terhadap praktik internasional.
International Valuation Standards CouncilPOJK 35/
Ketentuan pokok bagi penilai bisnis yang laporannya digunakan di pasar modal: objek penilaian bisnis, pendekatan yang dapat diterapkan, isi minimum laporan, serta ketentuan pendapat kewajaran atas transaksi. Menjadi rujukan wajib dalam transaksi afiliasi dan transaksi material.
Teks lengkap — JDIH BPKSEOJK 17/
Pedoman teknis pelaksanaan POJK 35/POJK.04/2020, ditetapkan 8 September 2020. Merinci format dan kedalaman analisis yang diharapkan, termasuk penyajian asumsi dan analisis kewajaran transaksi.
Halaman resmi OJKPOJK 28/
Padanan POJK 35 untuk penilaian properti: cakupan objek, dasar nilai yang diakui, ketentuan inspeksi, masa berlaku laporan, dan isi minimum laporan penilaian properti bagi emiten dan perusahaan publik.
Unduh PDF — OJKVIII.C.4
historis
Ketentuan pendahulu yang masih sering dirujuk dalam dokumen dan laporan lama. Berguna untuk membaca laporan penilaian periode sebelumnya, namun bukan dasar bagi penugasan baru.
Arsip OJKPMK 101/
Mengatur izin Penilai Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik, bidang jasa yang boleh diberikan, kewajiban dan larangan, pendidikan profesional berkelanjutan, serta sanksi. Telah mengalami perubahan, sehingga perlu dibaca bersama peraturan perubahannya.
Teks lengkap — JDIH BPKPPPK
Unit yang membina dan mengawasi Penilai Publik. Sumber untuk memeriksa status izin seorang penilai atau sebuah KJPP sebelum menunjuknya — langkah yang layak dilakukan setiap calon pemberi tugas.
pppk.kemenkeu.go.idMAPPI
Organisasi profesi penyusun KEPI dan SPI, penyelenggara sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan, serta penerbit standar dan petunjuk teknis penilaian.
mappi.or.idUU 1/2022
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, termasuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan, nilai jual tidak kena pajak, serta batas tarif yang dapat ditetapkan daerah.
Teks lengkap — JDIH BPKUU 12/1985
jo. UU 12/1994
Dasar pengenaan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang tetap berada di kewenangan pemerintah pusat — relevan bagi penilaian aset perkebunan dan tambang.
Teks lengkap — JDIH BPKUU 7/2021
Sumber tarif Pajak Penghasilan badan sebesar 22% yang dipakai dalam perhitungan biaya utang setelah pajak dan dalam proses unlevering beta.
Teks lengkap — JDIH BPKPMK
revaluasi
Ketentuan revaluasi aset tetap dan perlakuan pajaknya, termasuk keharusan penilaian oleh penilai yang memenuhi syarat. Periksa peraturan terkini beserta perubahannya sebelum menyusun penugasan.
JDIH Kementerian KeuanganKirim lingkupnya, kami balas dengan jadwal indikatif, daftar dokumen, dan imbalan jasa — sebelum ada komitmen apa pun.