Indeks regulasi
Disusun menurut sumber kewenangannya: standar profesi, ketentuan pasar modal, aturan Penilai Publik, undang-undang pokok perpajakan, dan peraturan pelaksana penilaian pajak. Setiap butir menautkan ke sumber resmi.
34 dari 34 butir peraturan
Tidak ada butir yang cocok. Coba kata kunci lain, misalnya “NJOP”, “kewajaran”, “PPSP”, atau “revaluasi”.
Rujukan yang mengikat seluruh penugasan penilaian di Indonesia, apa pun tujuannya.
KEPI & SPI
Edisi VII – 2018
Rujukan utama seluruh penugasan penilaian di Indonesia. Edisi VII disusun dengan mengacu pada International Valuation Standards 2017. Memuat kerangka konseptual penilaian, kaidah etik dan independensi penilai, ketentuan lingkup penugasan, implementasi, serta pelaporan.
MAPPI — organisasi profesi penilaiSPI 300
310 · 320 · 330
Seri standar yang mengatur penilaian jenis aset tertentu. Seri ini telah terbit dalam edisi revisi, sehingga edisi yang berlaku perlu diperiksa pada setiap penugasan baru.
Katalog standar MAPPISPI 306
Mengatur penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah, termasuk komponen fisik dan non-fisik serta konsep penggantian yang layak. Dilengkapi petunjuk teknis pelaksanaannya.
Sumber standarSPI 360
Analisis wajib pada penilaian real properti: penggunaan yang secara fisik dimungkinkan, diizinkan secara hukum, layak secara keuangan, dan menghasilkan produktivitas maksimum.
Katalog standar MAPPISPI 362
Ketentuan penilaian atas kondisi fisik properti dan pengaruhnya terhadap nilai, termasuk cakupan pemeriksaan yang wajar bagi penilai.
Katalog standar MAPPIIVS
Standar internasional yang menjadi acuan penyusunan SPI. Berguna sebagai pembanding ketika klien atau auditor asing meminta rekonsiliasi terhadap praktik internasional.
International Valuation Standards CouncilKetentuan Otoritas Jasa Keuangan bagi laporan penilaian yang dipakai emiten dan perusahaan publik.
POJK 35/
Ketentuan pokok bagi penilai bisnis yang laporannya digunakan di pasar modal: objek penilaian bisnis, pendekatan yang dapat diterapkan, isi minimum laporan, serta ketentuan pendapat kewajaran atas transaksi. Menjadi rujukan wajib dalam transaksi afiliasi dan transaksi material.
Teks lengkap — JDIH BPKSEOJK 17/
Pedoman teknis pelaksanaan POJK 35/POJK.04/2020, ditetapkan 8 September 2020. Merinci format dan kedalaman analisis yang diharapkan, termasuk penyajian asumsi dan analisis kewajaran transaksi.
Halaman resmi OJKPOJK 28/
Padanan POJK 35 untuk penilaian properti: cakupan objek, dasar nilai yang diakui, ketentuan inspeksi, masa berlaku laporan, dan isi minimum laporan penilaian properti bagi emiten dan perusahaan publik.
Unduh PDF — OJKVIII.C.4
Ketentuan pendahulu yang masih sering dirujuk dalam dokumen dan laporan lama. Berguna untuk membaca laporan penilaian periode sebelumnya, namun bukan dasar bagi penugasan baru.
Arsip OJK HistorisPerizinan, pembinaan, dan pengawasan penilai serta kantor jasa penilai publik.
PMK 101/
Mengatur izin Penilai Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik, bidang jasa yang boleh diberikan, kewajiban dan larangan, pendidikan profesional berkelanjutan, serta sanksi. Telah mengalami perubahan, sehingga perlu dibaca bersama peraturan perubahannya.
Teks lengkap — JDIH BPKPPPK
Unit yang membina dan mengawasi Penilai Publik. Sumber untuk memeriksa status izin seorang penilai atau sebuah KJPP sebelum menunjuknya — langkah yang layak dilakukan setiap calon pemberi tugas.
pppk.kemenkeu.go.idMAPPI
Organisasi profesi penyusun KEPI dan SPI, penyelenggara sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan, serta penerbit standar dan petunjuk teknis penilaian.
mappi.or.idperaturan terkait profesi keuangan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan-Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan RI
https://pppk.kemenkeu.go.id/in/peraturanDisusun berdasarkan data Direktorat P2PK Kementerian Keuangan RI dan OJK per 1 September 2026. memuat Informasi Nama KJPP, Kota, Alamat kantor, Email, nomor kontak dan bidang/spesialisasi penilaian.
Unduh salinan hanya merupakan referensi dan bisa jadi terdapat kekeliruan dataKerangka undang-undang yang menentukan kapan sebuah nilai diperlukan dalam perpajakan, siapa yang berwenang menetapkannya, dan akibat hukumnya. Seluruhnya telah beberapa kali diubah — baca batang tubuh bersama undang-undang perubahannya.
UU 6/
s.t.d.t.d.
UU 6/
Induk hukum acara perpajakan: penetapan dan ketetapan pajak, pemeriksaan, pembukuan, keberatan dan banding, serta kewenangan Direktorat Jenderal Pajak melakukan penilaian dalam rangka pemeriksaan. Diubah terakhir melalui UU 7/2021 (HPP) dan UU 6/2023. Inilah dasar kewenangan yang melahirkan penilaian non-NJOP.
UU 28/2007 — perubahan ketigaUU 7/
s.t.d.t.d.
UU 7/
Menentukan kapan selisih nilai menjadi objek pajak: pengalihan harta, revaluasi aset tetap, penggabungan dan pemekaran usaha, serta transaksi hubungan istimewa yang menuntut nilai wajar. Sumber tarif PPh badan 22% yang dipakai dalam perhitungan biaya utang setelah pajak dan proses unlevering beta.
UU 36/2008 — DJPUU 8/
s.t.d.t.d.
UU 7/
Mengatur dasar pengenaan pajak berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Konsep “nilai lain” inilah yang menautkan PPN dengan penilaian, misalnya pada penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Sejak 2025 tarif 12% dikenakan atas barang dan jasa mewah, sedangkan penyerahan lainnya memakai skema nilai lain 11/12 sehingga beban efektifnya tetap 11%.
UU 42/2009 — JDIH BPKUU 19/
jo.
UU 19/
Dasar hukum penyitaan dan pelelangan harta penanggung pajak. Di sinilah penilaian dipakai untuk menaksir nilai barang sitaan dan menetapkan nilai limit lelang — ranah penilaian perpajakan yang paling sering terlewat dibahas.
UU 19/2000 — DJPUU 12/
jo.
UU 12/
Dasar pengenaan PBB dengan Nilai Jual Objek Pajak sebagai basisnya. Setelah kewenangan PBB perdesaan dan perkotaan beralih ke daerah, undang-undang ini menjadi dasar bagi PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya yang tetap dipungut pemerintah pusat.
UU 12/1985 — JDIH BPKUU 1/
Dasar hukum PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB sebagai pajak daerah: penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, dan tarif PBB-P2 paling tinggi 0,5% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Menggantikan pengaturan pajak daerah dalam UU 28/2009.
Teks lengkap — JDIH BPKUU 7/
Undang-undang payung yang mengubah KUP, PPh, dan PPN sekaligus. Perlu dibaca berdampingan dengan batang tubuh masing-masing undang-undang, karena banyak pasal yang dikutip dalam laporan lama sudah berubah penomoran maupun isinya.
Teks lengkap — JDIH BPKAturan teknis yang menentukan bagaimana penilaian untuk tujuan perpajakan benar-benar dikerjakan: objeknya, pendekatannya, dan bentuk laporannya.
PMK 79
Tahun 2023
Peraturan payung penilaian perpajakan, ditetapkan 22 Agustus 2023. Mengatur penilaian atas harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis untuk keperluan pemeriksaan, penagihan, serta penetapan pajak — termasuk pendekatan yang dipakai, kualifikasi penilai pajak, tahapan penilaian, dan bentuk laporannya. Inilah rujukan utama bagi penilaian non-NJOP.
Ringkasan — JDIH KemenkeuSE-54/
Surat edaran Direktur Jenderal Pajak yang merinci pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan harta tidak berwujud di lingkungan DJP, beserta lampiran petunjuk teknisnya. Terbit sebelum PMK 79/2023, sehingga bagian yang bertentangan harus dibaca menyesuaikan peraturan yang lebih baru.
Ikhtisar — DDTC Perlu dibaca bersama PMK 79/2023PMK 186/
Aturan inti PBB-P5L. Mengatur klasifikasi objek pajak serta tata cara penetapan NJOP untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batubara, serta sektor lainnya — termasuk perlakuan areal produktif, belum produktif, emplasemen, dan tubuh bumi.
Teks lengkap — JDIH BPKPMK 131
Tahun 2024
Peraturan yang mengatur penerapan tarif PPN 12% atas barang dan jasa mewah serta skema dasar pengenaan berupa nilai lain sebesar 11/12 bagi penyerahan lainnya. Relevan ketika penilaian dipakai untuk menetapkan dasar pengenaan pajak atas penyerahan aktiva.
Penjelasan — DJPPMK 234/
Perubahan atas aturan klasifikasi objek pajak dan penetapan NJOP PBB. Wajib dibaca bersama peraturan induknya — sebagian ketentuan penetapan NJOP sektor tertentu hanya ada di sini.
Ringkasan — JDIH KemenkeuPMK
Ketentuan revaluasi aset tetap dan perlakuan pajaknya, termasuk keharusan penilaian oleh penilai yang memenuhi syarat serta perlakuan atas selisih lebih penilaian kembali. Periksa peraturan terkini beserta perubahannya sebelum menyusun penugasan.
Cari di JDIH Kementerian Keuangan Periksa versi terkiniPMK 85 Tahun 2024
Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. PBB P2
Teks Lengkap-peraturan.go.idPeraturan perpajakan daerah meliputi peraturan gubernur, program keringanan pajak daerah, surat edaran, peraturan pemerintah, surat keputusan kadis, formulir pajak daerah, peraturan daerah, manual pajak online, data objek pajak, keputusan gubernur, program dan kegiatan BAPENDA Jakarta
https://bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakanPERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-59/
PENETAPAN BIAYA INVESTASI TANAMAN, RASIO BIAYA PRODUKSI, ANGKA KAPITALISASI, NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI PER METER PERSEGI, HARGA UAP DAN HARGA LISTRIK, DAN LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN PER KAPAL, UNTUK PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/26926PMK 23 Tahun 2014
NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) untuk PBB P5L
https://peraturan.bpk.go.id/Details/147855/pmk-no-23pmk032014PP Nomor 25 Tahun 2002
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan P5L
https://peraturan.bpk.go.id/Details/52422/pp-no-25-tahun-2002SE-11/
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak Untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan-PBB P5L (Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Migas, Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Minerba dan Sektor Lainnya)
Unduh salinanIndeks regulasi belum dapat dimuat. Muat ulang halaman ini, atau hubungi kami bila pesan ini terus muncul.
Seluruh isi portal terbuka dan gratis. Tidak perlu mendaftar, tidak ada dinding berbayar.